Susun Standar Pelayanan Publik, Polres Purbalingga Libatkan Akademisi dan Unsur Masyarakat

Polres Purbalingga menggelar rapat penetapan standar pelayanan publik, Sabtu (8/8/2020). Kegiatan bertempat di aula Mapolres Purbalingga melibatkan akademisi dan unsur masyarakat.

Hadir dalam kegiatan Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan dan Lembaga Pemantau polisi (Police Watch) Karesidenan Banyumas Ridwan Abdul Wahab. Selain itu, hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan media.

Wakapolres Purbalingga Kompol Sopanah, SIK dalam sambutan acara mengatakan bahwa rapat ini dilaksanakan dalam rangka menentukan standar pelayanan publik. Dimana hal ini menjadi salah satu proses dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

“Dikarenakan standar pelayanan publik ini berhubungan dengan masyarakat maka dalam penyusunannya perlu melibatkan akademisi dan unsur-unsur dari masyarakat” jelas

Ditambahkan Wakapokres bahwa setelah standar pelayanan publik ini tersusun diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Harapannya Polres Purbalingga dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

Usai rapat, dilakukan penandatangan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan Publik. Berita acara ditandatangani oleh perwakilan peserta dari masing-masing unsur. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ruang pelayanan publik di Polres Purbalingga mulai dari ruang SKCK dan Satpas.


(Humas Polres Purbalingga)